UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA-STIE AMA SALATIGA

Selasa, 19 Maret 2013

ETIKA BISNIS


1.      Faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia yaitu:
1.         Demand-Pull Inflation
Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (agregate demand), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh (full-employment) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan inflasi murni).
2.      Cost-Push Inflation
Cost push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (agregate supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi.
2.      Dampak inflasi yang tinggi terhadap masyarakat
Dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi.


3.      Dampak inflasi terhadap perusahaan
Dari sudut aktiva perusahaan, inflasi cenderung meningkatkan nilai pasar aktiva. Nilai penggantian (replacement cost) aktiva akan meningkat, juga nilai jual aktiva tetap yang telah habis masa penyusutannya.
Dari sudut laba, kenaikan inflasi dapat meningkatkan laba akuntansi. Hai ini terutama terjadi pada perusahaan perusahaan yang memiliki fleksibelitas harga seperti perusahaan yang menghasilkan kebutuhan hidup sehari-hari. Sering kita lihat laporan keuangan perusahaan menunjukkan kenaikkan inflasi diikuti dengan naiknya laba suatu perusahaan.
Inflasi juga berdampak negatif bagi perusahaan. Kenaikan harga akan merembet juga pada harga barang-barang yang menjadi bahan baku (input) produksi. Kenaikan harga-harga secara umum juga akan mendorong adanya tuntutan kenaikan upah karyawan pabrik. Kenaikan harga barang produksi dan kenaikan upah akan mendorong kenaikan biaya produksi. Hal ini akan mendorong kenaikan harga barang-barang yang dihasilkan.

4.      Dampak inflasi terhadap karyawan perusahaan
Para penerima pendapatan tetap seperti karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
5.      Tepatkah pemerintah menaikkan BBM
Demi mengurangi beban subsidi yang kian membesar, pemerintah bersikap dengan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) ini sangat tepat. Kenaikan tersebut di tentang oleh sebagian masyarakat walaupun tidak sedikit juga yang setuju agar BBM dinaikkan. Ada begitu banyak alasan kenapa BBM harus naik saat ini. Salah satunya adalah ketidakpastian geopolitik yang sedang terjadi di Iran. Terlepas dari berbagai kemungkinan yang ada, cobalah kita telaah dampak kenaikan BBM bersubsidi nantinya terhadap sektor pendidikan. Pemerintah telah menyepakati beberapa paket kompensasi paska kenaikan sebesar Rp 25,6 triliun. Perinciannya, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 17,08 triliun, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan Rp 7,88 triliun, dan tambahan anggaran program Keluarga Harapan Rp 591,5 miliar. Dengan penundaan kenaikan BBM bersubsidi, program kompensasi sejumlah Rp 25,6 triliun belum bisa dicairkan dan akan direalokasikan pemerintah untuk menyubsidi BBM. Lantas bagaimana nasib perbaikan pendidikan di Indonesia yang masih terkatung-katung? Apakah harus menunggu naiknya BBM bersubsidi baru kemudian mendapat tambahan “cipratan” anggaran? Jutaan anak-anak masih menggantungkan nasibnya pada negara alias tidak memiliki jaminan cukup biaya menempuh pendidikan. Ibaratnya, sudah terbebani dengan biaya hidup, masa depan juga harus digadaikan. Padahal, di pundak merekalah harapan bangsa ini tumbuh nantinya.
Rencana invasi AS dan Israel ke Iran yang urung dilaksanakan setidaknya memberikan angin segar bagi kestabilan harga komoditas khususnya minyak. Namun, sayangnya invasi itu justru diganti dengan melakukan isolasi terhadap Iran, yaitu dengan tidak membeli minyak yang diproduksi oleh Iran. Keputusan tersebut membuat harga minyak dunia merangkak naik dan relatif stabil dikisaran $110/barel.
Minyak telah naik sekitar 7% sejak awal tahun 2012 ini, kenaikan tersebut mendorong pemerintah untuk lebih realistis agar defisit akibat beban subsidi di minimalisir. Bila BBM tidak dinaikkan maka menurut hitungan pemerintah, defisit APBN akan naik menjadi sebesar 3.6% dari PDB (produk domestik bruto). Jelas hal tersebut bertentangan dengan konstitusi.
Kalau dilihat dari sisi penghematan sebenarnya pemerintah tidak melakukan penghematan apapun. Pemerintah menaikkan BBM di saat harga minyak dunia telah naik tajam. Kebijakan pemerintah bersifat reaktif. Dan bila dikaji lebih dalam kenaikan BBM tersebut hanya merupakan bentuk penyelamatan saja, dan bukan tengah melakukan penghematan anggaran. Dan saya menilai kenaikan harga BBM tersebut tepat dilakukan saat ini.
Bila dikaitkan dengan kenaikan harga sebesar Rp. 1.500,-, maka kenaikan tersebut relatif sangat kecil. Negara yang melakukan subsidi minyak di dunia ini hanyalah negara yang memproduksi minyaknya secara mandiri. Indonesia bukanlah negara yang mampu menghasilkan minyak untuk memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri, karena sebagian harus diimpor.
Besaran kenaikan tersebut tidak membuat harga BBM kita setara harganya dengan harga BBM di kawasan ASEAN. Harga BBM kita nantinya setelah kenaikan harga masih lebih murah (bandingkan dengan Singapura dimana harga BBMnya dikisaran Rp. 15.000/liter), sehingga rawan akan penyeludupan. Namun, besaran kenaikan tersebut sangat bergantung dari asumsi penguasa (pemerintah) di masa sekarang. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, bisa bersifat politis atau memang benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Dari masa ke masa, dari satu presiden ke presiden lainnya, hanya Presiden B.J. Habibie yang tidak menaikkan harga BBM. Entah karena masa jabatannya terlalu pendek atau harga minyak dunia yang relatif stabil (murah). Namun, satu hal yang pasti, pemerintah kita tidak akan mampu menghindar dari ancaman kenaikan harga minyak dunia ditengah ketidakmampuan kita mencari jalan keluar maupun mencari sumber enerji alternatif.

Bayangkan, di saat Eropa dan Amerika tengah dilanda krisis serta ekonomi di negara berkembang yang tidak mampu melanjutkan tren pertumbuhan yang signifikan, harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Meskipun diperburuk dengan gejolak politik di timur tengah. Namun, pikirkanlah apa yang akan terjadi bila nantinya ekonomi di belahan negara Eropa dan Amerika kembali pulih. Satu hal yang pasti, membaiknya perekonomian suatu negara selalu diiringi dengan peningkatan permintaan akan minyak.
Harga minyak akan terus membentuk tren naik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Bumi dan kebutuhan akan minyak yang harus dipenuhi. Sehingga bila ada janji-janji pemerintah maupun partai politik bahwa mereka tidak akan menaikkan harga minyak. Percayalah hanya faktor keberuntungan yang akan mengabulkan janji mereka tersebut.
Yang kita harapkan adalah kenaikan harga BBM di saat ini semestinya memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Walaupun sebenarnya kenaikan BBM saat ini lebih merupakan penghematan anggaran agar beban subsidi tidak membengkak, bukan merupakan sebuah gebrakan untuk mengurai kemiskinan diantara kita.

6.      Bagaimana Rakyat bisa sejahtera kaitanya dengan harga beli BBM di Indonesia
Menurut saya rakyat bias dikatakan sejahter jika rakyat dikalangan manapun baik bawah, sedang, atas dapat membeli harga Bahan Bakar Mesin di saat apapun terutama pada saat harga Minyak mentah naik yang berdampak juga terhadap kenaikan harga juala BBM. Pemerintah seharusnya menerapkan sistem bagi masyarakat dimana kenaikan jumlah kendaraan juga berbanding lurus dengan penghasilan warga. Dengan hal itu pemerintah tidak akan terbebani dengan banyaknya masyarakat yang tidak mampu membeli BBM saat harga tinggi dan bahkan sampai memakai dan APBN yang bias dipakai hal lain yang lebih penting.
7.      Peninjauan etika bisnis artikel
Dana Moneter Internasional (IMF) menilai tantangan fiskal Indonesia pada tahun ini akan semakin berat. Nilai tukar rupiah diprediksi bakal tergerus akibat lonjakan inflasi.
Kepala perwakilan IMF untuk Indonesia Ben Bingham menyatakan inflasi akan mencapai 6 persen tahun ini. Faktor pendorongnya adalah kenaikan tarif listrik dan upah buruh.
"Dibanding tahun lalu, di mana inflasi mencapai 4,3 persen, kami percaya tahun ini harga makanan, tarif dasar listrik, dan upah minimum menyumbang kenaikan inflasi mencapai 6 persen," ujar Ben di Hotel Interkontinental, Jakarta, Selasa (19/3).
Peningkatan inflasi, dipercaya melemahkan sentimen terhadap rupiah. Karena itu, IMF menyarankan pemerintah segera meredam potensi negatif dari pelemahan rupiah melalui skema kenaikan bahan bakar subsidi.

Subsidi BBM yang dipercaya bakal menembus Rp 300 triliun tahun ini, kata dia, bisa mengurangi besaran inflasi. "Pemerintah perlu mengambil langkah alternatif, meliputi kebijakan penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi," ungkapnya.
Terlepas dari prediksi inflasi yang relatif suram, IMF optimis pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) akan sedikit membaik, menjadi 6,3 persen di akhir tahun nanti. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen.

Untuk menjamin pertumbuhan itu berada di jalur positif, Ben menyarankan pemerintah mengambil langkah dan meningkatkan komitmennya dalam perdagangan bebas dan mempermudah akses bagi investor asing.
"Perlu ada penjaminan baru dari pemerintah untuk meneruskan komitmen terhadap perdagangan bebas dan memperbanyak investasi ke negara ini," ungkapnya.

Menurut saya upaya dari badan Dana Moneter Internasional sangatlah baik karena mempertimbangkan kelangsungan perekonomian rakyat Indonesia dan dapat menjamin terselenggarakan pemerintahan Indonesia. IMF berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah mengahapus subsidi BBM itu merupakan langkah positif san tidak menyalahi etika bisnis karena prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni tidak menyalahi Aturan bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan sessuai peraturan yang berlaku.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar